Hukum Hukum Pidana

Pencemaran Nama Baik Menurut UU ITE

PENCEMARAN NAMA BAIK

Hari ini sedang viral video salah satu karyawan alfamart yang menyatakan minta maaf. Latar belakangnya adalah adanya video tentang seorang ibu yang diduga mengambil barang di toko retail tersebut sebelumnya. Kemudian, karyawan alfamart ini diancam dengan UU ITE. Singkat cerita, kemungkinan ancamannya adalah pencemaran nama baik. Dalam tulisan ini, kami akan mengulas secara obyektif, tidak ada tendensi membela siapapun.

Ketentuan Dalam UU ITE

Bukan terkait video ini yang akan kita bahas melalui tulisan ini. Tetapi, mari kita bahas bagaimana hukum yang ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE“). Pasal yang mengatur tentang hal tersebut adalah Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

UU ITE ini pada tahun 2016 telah mengalami perubahan, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (“UU 19/2016”). Khususnya pada Pasal 27 ayat (1), (3) dan (4) ditambahkan penjelasan, dikarenakan pada UU ITE sebelumnya pada bagian penjelasan dituliskan “Cukup Jelas”.

Dengan diundangkannya UU 19/2016, penjelasan terhadap Pasal 27 ayat (3) adalah sebagai berikut:

“Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).”

Ketentuan Pencemaran Nama Baik dalam KUHP

Dari penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa untuk mempersangka seseorang telah melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, kita juga harus melihat ketentuan yang diatur dalam KUHP.

Pencemaran nama baik di dalam KUHP diatur pada Pasal 310 ayat (1), sebagai berikut:

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Rumusan Pasal 310 ayat (1) tersebut mengandung beberapa unsur yaitu :

  1. Dengan sengaja
  2. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain
  3. Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu, dan
  4. Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum.

Sehingga seseorang dapat dikatakan telah melakukan pencemaran nama baik apa bila memenuhi unsur-unsur tersebut di atas.

Coba kita reka berdasarkan contoh peristiwa viral-nya video yang direkam oleh karyawan alfamart.

  1. Perekaman yang dilakukan oleh karyawan alfamart dilakukan dengan sengaja;
  2. Dengan tersebarnya video dan ada ucapan di dalam video “kenapa ibu tidak jujur“, itu dapat menyerang kehormatan atau nama baik si Ibu;
  3. Dengan adanya ucapan “Gak maulah, bayar dululuah” dan “Gimana sih ngambil coklat” di dalam video, berarti adanya tindakan menuduh si Ibu melakukan perbuatan tertentu.
  4. Dengan tersebarnya video tersebut, ada maksud yang nyata supaya hal tersebut diketahui oleh umum.

Kalau cukup sampai disini saja, karyawan Alfamart ini memang sudah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 310 ayat (1). Jadi, beruntung karena tidak ada aduan terkait pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh si Ibu ke pihak kepolisian. Jika ada laporan, bisa sampai ke pengadilan nantinya.

Alasan Pembenar dalam Pasal 310 KUHP

Apakah ada alasan pembenar untuk perbuatan pidana pencemaran nama baik? Ada. Kia bisa baca ketentuan Pasal 310 ayat (3) KUHP sebagai berikut:

“Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Namun kita harus tegas melihat unsur-unsur dari Pasal ini:

  1. Demi kepentingan Umum
  2. Terpaksa
  3. Untuk Membela Diri

Dari unsur-unsur tersebut di atas, mari coba kita reka kemungkinan yang terjadi:

Apakah perbuatan pembuatan dan penyebaran video tersebut untuk kepentingan umum? Jawabannya adalah tidak.

Kedua, apakah dilakukan karena terpaksa? Ini ada banyak kemungkinan yang dapat kita duga. Salah satunya adalah jawaban dari pertanyaan: Apakah sudah dilakukan penagihan baik-baik, namun dihiraukan? sehingga terpaksa disertai pembuatan video? Kalau jawabannya iya, maka memang “pembuatan video” tersebut dilakukan secara terpaksa. Kami ulangi, pembuatan video.

Ketiga, apakah untuk membela diri? Kalau jawaban pertanyaan di atas adalah “iya”, maka perbuatan “pembuatan video” ini merupakan tindakan terpaksa untuk membela diri. Namun, pertanyaan sesudahnya: Apakah setelah dibuat video tersebut, si Ibu membayar? kalau jawabannya iya, maka artinya tidak ada tindakan terpaksa untuk membela diri atas perbuatan “penyebaran video“.

Kami tegaskan, membuat video dan menyebarkan video adalah dua hal yang berbeda. Sekali lagi, mari kita kutip Pasal 27 ayat (3) UU ITE:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Dari pasal tersebut yang diatur adalah penyebaran suatu informasi elektronik, bukan pembuatan informasi elektronik.

Terlepas bagaimana kronologi tersebut sebenarnya, untuk saat ini kita hanya dapat menduga saja. Yang bisa memutuskan bahwa hal tersebut bisa digunakan sebagai alasan pembenar atau tidak, akan tergantung dari majelis hakim yang memeriksa perkara. Jika ada suatu perkara pencemaran nama baik yang disidangkan.

Setelah membaca sekilas ulasan dari kami ini, semoga teman-teman sekalian dapat mengerti apa itu pencemaran nama baik dan lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi yang dimiliki.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments